oleh

Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu Turun ke Jalan Nyatakan Sikap Tolak RUU KUHP

KUNINGAN, (DK). –

Pagi itu, Senin (30/9/2019), suasana begitu riuh gemuruh, di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, jalan RE Martadinata, Desa Ancaran Kecamatan Kuningan—menjadi titik kumpul massa aksi.

Puluhan pewarta cetak, tv, radio, online, yang biasa aktif melakukan peliputan di kabupaten setempat, tampak menyala-nyala kobaran api tuntutan akan mosi tidak percayanya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang KUHP, di mana terdapat pasal-pasal kontroversial yang dinilai mengekang, bahkan berpotensi pembungkaman dan pembredelan Pers.

Seraya di hari itu juga, tepat berlangsungnya giat pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kuningan untuk periode 2019 – 2024. Momentum ini dijadikan ruang aksi oleh para jurnalis tersebut, bersama puluhan insan media lainnya selain anggota PWI, tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu, bergerak longmarch menuju gedung DPRD setempat, untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan.

Nyanyian pembebasan dan yel-yel perlawanan bergema sepanjang jalan. Sesampainya di depan titik aksi gedung DPRD, orasi-orasi lantang juga perlawanan simbol lewat aksi happening art, diserukan kepada seluruh pejabat yang sedang menghadiri acara pelantikan tersebut. Aksi ini pun turut didukung oleh sejumlah insan pers dari kabupaten/kota tetangga, Cirebon. Atas dasar solidaritas sesama profesi jurnalis, dan terjalin kegelisahan yang sama dituntutkan mereka bergabung dalam aliansi, demi kesatuan tekad perjuangan.

Massa aksi tertahan di depan pintu pagar gedung DPRD. Puluhan aparat Kepolisian tampak berjaga ketat. Namun, hal itu sama sekali tak membuat gentar dan patah arang puluhan wartawan ini meminta para pejabat untuk cepat keluar menemuinya.

Menjelang siang, tampak segelintir pejabat daerah lalu-lalang di halaman gedung itu, menandakan prosesi pelantikan Ketua DPRD telah selesai. Kordum, Iyan Irwandi (KC), didampingi Negosiator Aksi, Ali (FC), terus berdiplomasi dengan komando pengendali masyarakat pihak Kepolisian, meminta untuk mereka bisa masuk untuk bisa membawa Ketua dan Anggota DPRD segera menemui massa aksi. Alot, karena tak cukup sekali ajuan itu disampaikan.

Baru ketika tampak para pejabat eksekutif daerah berlarian balik ke kantornya. Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menampakkan batang hidungnya di depan massa aksi. Namun, itu belum membuat puas, massa aksi meneriakan lagi panggilan untuk anggota DPRD lainnya, juga menginginkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang tampak menghadiri acara pelantikan, turut menemui mereka. Tapi, hanya para Wakil Ketua DPRD yang akhirnya keluar.

Sesuai rencana, Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu untuk melakukan aksi damai. Kemudian, satu-persatu perwakilan massa aksi membacakan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan, untuk selanjutnya menjadi sebuah petisi dengan ditandatangani secara resmi dari kedua belah pihak. Yang mana, petisi tersebut harus disampaikan oleh DPRD Kuningan kepada DPR Republik Indonesia.

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, sebagai mantan wartawan, dirinya menerima semua tuntutan tersebut sebagai bentuk aspirasi. Ia tetap menganggap bahwasannya awak media merupakan pilar keempat demokrasi, yang berfungsi sebagai kendali sosial, siaran informasi, dan juga hiburan masyarakat.

Adapun 9 tuntutan yang didesakkan Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu kepada DPRD, sebagai berikut :

  1. Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan juga membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan Pers.
  2. Kembali tegakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
  3. Hentikan dan adili para pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis.
  4. Kapolri Tito Karnavian menindak tegas oknum Polisi yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap tiga jurnalis di Makasar.
  5. Hentikan penangkapan terhadap Awak Media
  6. Tolak kriminalisasi wartawan
  7. Tidak ada keringanan hukuman bagi pelaku kekerasan dan remisi untuk pelaku pembunuh wartawan
  8. Buka ruang terbuka dan dilibatkannya Pers dalam perumusan kebijakan terkait Pers.
  9. Anggota DPRD Kabupaten Kuningan wajib menyampaikan Petisi ini ke DPR RI secara Resmi, dan dibuktikan dengan tanda terima surat dari DPR RI selambat-lambatnya 7 hari paska ditandatangani Petisi ini.

Setelah petisi tersebut tertandatangani, Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu menutup prosesi aksi dengan tertib, dan membersihkan sampah di titik aksi, sebelum berjalan bersama-sama kembali ke titik awal kumpul untuk pembubaran massa aksi. (Erix)

News Feed