oleh

Bangunan Sekolah Retak! DPRD Bentuk Pansus Proyek Relokasi Waduk Kuningan—Aktivis Sebut Pahlawan Kesiangan

KUNINGAN, (DK). –

Mega Proyek Pembangunan Waduk Kuningan atau Waduk Cileuweung, yang dibangun pada tanah seluas lebih dari 200 hektar, digadang-gadang akan menjadi infrastruktur bendungan pendukung ketahanan pangan, energi, dan air Nasional. Dengan pembangunannya meliputi Desa Randusari, Kawungsari, dan Desa Sukarapih, di Kecamatan Cibeureum. Serta, Desa Simpay Jaya dan Desa Tanjungkerta, di wilayah Kecamatan Karangkancana. Ternyata, mega proyek ini yang dimulai sejak tahun 2012 ini, tak kunjung rampung meski sudah lewat jauh dari tengat deadline pengerjaannya.

Seluruh stakeholder terkait, acap kali melakukan peninjauan dan membahas dengan masyarakat terdampak berulang-ulang. Bahkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, 25 Mei 2018 silam, sempat datang dengan maksud peresmian waduk ini. Tapi, apa mau dikata, bangunan belumlah selesai, malahan relokasi dan ganti rugi lahan warga yang harus rela ditenggelamkan demi berjalannya mega proyek ini tak beres-beres jua.

Dan, belum lama ini, DPRD Kabupaten Kuningan melakukan monitoring ke lokasi pembangunan Waduk Kuningan. Untuk meninjau ihwal pembayaran ganti rugi lahan masyarakat dan proyek pembangunan relokasi hunian bagi warga terdampak.

Walhasil, para anggota legislatif tersebut mendapati temuan, belum terbangunnya tembok penahan tebing (TPT) pada tepian bendungan, yang disinyalir dapat membahayakan warga sekitar. Dan, di tempat pembangunan relokasi pemukiman, tampak terlihat bangunan yang tidak rapih pengerjaannya, yaitu bangunan Sekolah Dasar.

“Hari Jumat (18/1/2020) siang, kami anggota DPRD Kuningan akan berangkat ke Bandung melaksanakan agenda Bimbingan Teknis, sampai hari Minggu. Insya Allah, secepatnya kami akan panggil Dinas PUPR terkait untuk membahas pekerjaan proyek tersebut yang dinilai masih kurang baik,” kata Ketua Komisi III DPRD Kuningan, Dede Sudrajat, ketika dikonfirmasi dialektikakuningan.com.

Dia merencanakan, meminta dinas terkait tersebut untuk memaparkan secara gamblang, mulai dari kajian proyek, perencanaan, RAB, sampai hasil pekerjaan proyek Waduk Kuningan ini.

“Kalau saja dalam pembahasannya nanti masih terdapat ambigu, ataupun ada sesuatu yang melenceng dari prosedur proyek. Kita akan bentuk tim panitia khusus (pansus) untuk penyelesaiannya,” tegas Dede.

Didin Syafaruddin

Sementara itu, celetuk salah seorang aktivis, Didin Syafaruddin, yang ialah Ketua MPO Gema Bakti (Gerakan Masyarakat Barisan Kuningan Timur), menyela apa yang disebutkan oleh Dede Sudrajat. “Kalau sekarang DPRD baru bicara Pansus, hellow coy, tulalit atau mau jadi pahlawan kesiangan. Ke mana saja wakil rakyat selama ini,” timpal Didin, dengan nada menyeloroh.

Penuturan Didin, bahwa permasalahan ini sudah lama dan tak kunjung menemui titik terangnya. Dia bersama sejumlah aktivis lainnya yang peduli akan persoalan Waduk Kuningan sudah sering mempertanyakan mulai kepada pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, bahkan sampai aksi turun ke jalan.

Terkait bangunan relokasi yang terletak di Desa Sukarapih, dinilai Didin sangat tidak pro rakyat. Karena hematnya, masyarakat terdampak yang setadinya menempati rumah layak huni, kenapa relokasi yang dibangun rumah tipe RSS.

“Pantauan saya, bangunan relokasi di situ didirikan SD Kawungsari tetapi lokasi di Desa Sukarapih, bangunan rumah baru berdiri 25 unit, memang dibangun juga Masjid, Puskesmas sampai kantor pemerintahan desa, konsep perumahan terintegrasilah. Cuma itu, yang bangunan sekolah dasar fondasinya anjlok beberapa centimeter hingga retak-retak, padahal baru. Gimana anak-anak mau sekolah di gedung yang rawan bencana!” tandasnya. (Erix)

News Feed