oleh

Donald Trump, Drama Panggung Dunia Ketiga

OPINI, (DK). –

Memasuki awal tahun 2020, penulis sangat lumrah dengan harapan dan cita progresif diri pribadi, sebagaimana laiknya manusia, maupun selaku kalangan komunal di berbagai lapisan masyarakat. Sebetulnya awal tahun baru begitu-begitu saja, tidak ada yang spesial selain kabar skripsi saya tuntas. Namun, yang berbeda di awal tahun ini, kabar yang saya jumpai malahan adanya semacam stabilitas keamanan negara terguncang, imbas tensi panas yang terjadi paska Jenderal tinggi Iran ditewaskan, Qosseem Soleimani, oleh serangan udara “drone” Amerika Serikat.

Hal serupa, berakibat pada dunia maya dengan munculnya tagar World War Three (#WorldWar3) yang sempat trending topic dan menggambarkan jika perang terbuka dunia ketiga bukan sesuatu yang lumrah akan terjadi.  Inilah menu pembuka tahun 2020 yang menjadi hidangan bagi penduduk bumi.

Terkait dalang di balik pembunuhan kepada Jenderal Qasseem Soleimani tentunya publik sudah mengira bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, adalah pelakunya. Publik sudah menduga karena memang sejak masa kampanye Trump menginginkan duduk di birokrat tertinggi AS. Dia mempromosikan kinerjanya, akan menghilangkan segala hal-hal yang akan merugikan AS, terutama isu Radikalisme.

Tentu, jika pernyataan tersebut digaungkan di Indonesia, maka para kaum Muslimin dan Alim Ulama akan meresponnya pada garda terdepan. Begitu juga di AS, namun yang menjadi pioner penolakan gagasan Trump tersebut adalah masyarakat AS itu sendiri secara keseluruhan—termasuk pendukung Hillary Clinton yang menjadi rival Trump dalam memenangkan kompetesi pemilihan presiden di AS.

Diketahui, padahal pada tahun 2015, dan November 2013, Iran dan 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman/Uni Eropa (yang disebut P5+1) menandatangani perjanjian yang disebut “Joint Plan of Action”. Yang memberikan kelonggaran pada sebagian sanksi, termasuk pencairan dana milik Iran sebesar 4,2 Miliar Dollar AS yang semula dibekukan. Sebagai kompensasi, Iran berjanji membatasi pengayaan uranium dan mengizinkan pengawas internasional masuk ke kawasan sensitif di reaktor nuklirnya. Dengan melihat catatan sejarah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan AS dan Iran berjalan baik-baik saja.

Lalu, pada 14 Juli 2015, usai melalui berbagai negosiasi tingkat tinggi, AS bersama negara-negara P5+1 akhirnya bersedia menandatangani Kesepakatan Nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Actions). Di bawah kesepakatan ini, Iran berjanji membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu dan sebagai kompensasinya, AS (dan negara-negara Barat) bersedia menghentikan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran. Kesepakatan tersebut kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan Keamanan 2231 tahun 2015.

Kendati demikian, JCPOA ini banyak ditentang politisi Partai Republik. Bahkan ketika Donald Trump (kandidat Republikan) berkampanye, ia menjanjikan akan mengakhiri perjanjian tersebut jika menang dalam Pemilu Presiden 2016.

Setelah terpilihnya Trump sebagai presiden AS pada 2018, benar saja ia menepati janjinya untuk memutus hubungan kerjasama dengan Iran. Bahkan lebih parahnya lagi, Trump mengeluarkan kebijakan untuk melakukan embargo terhadap bidang ekonomi, yaitu memutus hubungan mitra perusahaan AS untuk bekerjasama dengan Iran di bidang aeronautika, mobil, karpet, hingga emas. Sanksi kedua yang dilakukan Trump kepada Iran adalah pembatasan kerjasama dalam bidang perbankan dan perminyakan yang menjadi tumpu utama kemajuan negara adidaya ini. Tentu dengan ulah Trump yang menyebalkan berdampak pada rusaknya ekonomi Iran saat itu, mungkin hingga sekarang.

Manuver Trump berlanjut pada 8 April 2019, ketika ia mengumumkan bahwa militer Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris asing Foreign Terrorist Organisation (FTO). Ini adalah pertama kalinya AS secara resmi menetapkan militer negara lain sebagai “kelompok teroris”. Dengan pernyataaan bahwa IRGC adalah FTO, segala aliran keuangan dan perjalanan yang terkait dengan IRGC pun menjadi terlarang dan bisa dikenai sanksi oleh AS.

Tentunya dengan tingkah laku Trump yang sudah kelewatan membuat Iran geram. Bahkan kalau parahnya lagi jika semangat revolusi Iran pada 1979 muncul kembali dengan adanya pemimpin karismatik mereka, yaitu Ayatollah Khomeini. Iran merespon manuver Trump dengan mendeklarasikan AS sebagai ‘negara sponsor terorisme’ dan militer AS yang berada di kawasan Timur Tengah sebagai ‘kelompok teroris’.

Rupanya manuver Trump tidak hanya sampai disitu saja. Tepat pada awal tahun baru, dunia disajikan menu berita yang meresahkan akibat ulah “si rambut pirang” itu. Yaitu, dengan adanya pengeboman terhadap Jendral Garda Revolusi Iran, Qasseem Soleimani. Trump menjustifikasi bahwa Soleimani berencana akan meledakkan Kedubes AS di Irak, setelah ia mendarat di Baghdad. Hal ini pun dibenarkan oleh Pentagon dan Gedung Putih bahwa serangan tersebut atas perintah Donald Trump.

Tetapi menurut penulis, sebelumnya sependapat dengan statement para ahli di media massa. Bahwasannya, Donaldt Trump melakukan pengeboman terhadap Soleimani, tidak lain dan tidak bukan untuk mengalihkan isu tentang harga dirinya yang sudah dipermalukan oleh DPR AS, dengan usaha untuk pemakzulan Trump dari kursi kepresidenan Negeri Paman Sam.

Sebelumnya Trump dimakzulkan oleh DPR AS dengan dua alasan. Yaitu, ada upaya untuk menghalangi dalam penyelidikan kongres dan menyalagunakan kekuasannya untuk menekan Pemerintah Ukraina agar selalu menyelidiki mantan wakil presiden AS periode sebelumnya, Joe Biden, yang nantinya akan menjadi rival Trump dalam kontestasi berikutnya. Kebijakan Trump memang sudah diprediksi banyak merugikan pihak, bahkan hal ini diduga sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat.

Kemudian diakhir tulisan ini, penulis ingin mengirimkan pesan kepada pemerintahan Iran agar lebih bijak lagi dalam merespon ulah Trump yang sudah merugikan banyak kalangan, bahkan hingga hilangnya banyak nyawa. Seorang filsuf China yang bernama Meng Zi atau dikenal dengan Mensius, beraliran konfusianisme, yaitu aliran yang konsentrasi pada etika dan moral. Meng Zi berpesan kepada pimpinan China kala itu, dirinya menentang peperangan yang tujuannya semata-mata peperangan, seperti misalnya balas dendam.

Peperangan bisa dimaklumi jika dimaksudkan untuk membebaskan rakyat suatu negara yang diperangi dari penderitaan disebabkan kezaliman penguasanya, serta peperangan itu dimaksud untuk menyebarkan sistem pemerintahan yang didasarkan atas kebajikan. Sedangkan Trump sudah melakukan tindakan atas kehendak dan dugaan nurani dia sendiri.

Semangat sebuah pasukan tentara jauh lebih penting dibanding sekedar persenjataan yang dimiliki—Meng Zi

Penulis:

Faiz Amanatullah

Mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Kepala Departemen Keilmuan dan Keagamaan BEM FAI UMY

Aktivis Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kuningan (IPMK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Warga Kelurahan Windusengkahan, Kecamatan Kuningan.

News Feed