oleh

DPRD Kuningan Tak Jadi Bentuk Panja Pengawasan Penanganan Covid-19

KUNINGAN, (DK). –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan mengumumkan pembatalan rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan kebijakan penanganan Covid-19. Keputusan ini, ditentukan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Kami pastikan tidak jadi membentuk Panja tersebut, meski sudah membahasnya dalam Banmus. Karena, setelah DPRD Kuningan melakukan konsultasi dengan Kemendagri, ternyata Panja itu tidak ada dalam Tatib DPRD,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, SE.,  menyampaikan kepada awak media, di Press Room Gedung DPRD setempat, Selasa (2/6/2020).

Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan, mengemukakan, pihaknya melalui Komisi IV Bidang Kesehatan, sejak awal telah melakukan pengawasan mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuningan.

“Kalau pengawasan sudah tentu menjadi tugas legislatif. Pihak kami serta merta akan terus melakukan pengawasan sampai diberlakukannya kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, hingga tahap recovery dampak Covid-19,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, apakah perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan penanganan Covid-19. Ketua DPRD Kuningan, menyebutkan, syarat pembentukan Pansus itu harus berdasar adanya temuan permasalahan terlebih dahulu.

“Kalau terdapat indikasi penyelewengan, tentu kami bentuk Pansus!” tegas Zul.

Ketua DPRD Nuzul yang dikenal sebagai politisi PDI-P, mengatakan, kalau sejauh ini DPRD Kuningan belum mendapat laporan kinerja terkait hasil pengawasan yang dilakukan Komisi IV terkait penanganan Covid-19. “Nanti kalau pihak kami sudah menerima laporannya, kita publikasikan”. (Erix)

News Feed