oleh

Eni Sumarni Sosialisasikan Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara—Pancasila Yes, RUU HIP No!

BANDUNG, (DK). –

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Jawa Barat, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., menyoroti soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI. Secara tegas, dirinya menolak dan sangat tidak setuju bilamana RUU tersebut dilanjutkan.

Hal itu, belum lama ini ditunjukan oleh Eni Sumarni selaku Senator Wanita, dengan menggelar kegiatan “Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara”, menyosialisasikannya kepada para Ketua Organisasi Perempuan se-Jawa Barat—Tematik kegiatan lebih fokus pada persoalan Pancasila dan RUU HIP.

“Ya, sekarang ini saya sibuk menggelar kegiatan di beberapa kota/kabupaten wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin, sehubungan mencuatnya isu RUU HIP di kalangan masyarakat, saya mendiskusikannya pula bersama organisasi perempuan,” ungkap Eni, menyampaikan kepada dialektikakuningan.com, Senin (29/6/2020).

Disebutkannya, pada kegiatan tersebut, Organisasi Perempuan Jawa Barat yang hadir, antara lain, GOW, BKOW, PWKI Wanita Budhis, Nasyiatul Aisyah, PERWATI, Ikatan Bidan Indonesia, PERIP, IWAPI,  PWRI, PERWARI, PWKI, GPII, HIMI, Pemudi Persis, BMI, IPPI.

“Semua  perwakilan dari  pengurus BKOW dan ketua-ketua organisasi yang mewakili 72 organisasi wanita yang  tergabung dalam BKOW  Propinsi Jawa Barat memberikan pandangan dan masukan terhadap RUU HIP. Dan, kami menyepakati dengan mengusung slogan, Pancasila Yes RUU HIP No!,” tuturnya. 

Eni Sumarni, selaku Anggota MPR/DPD RI lantas memberikan pandangannya terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, dan juga mengupas masalah RUU HIP. Ditegaskannya, bahwa Pancasila sudah final, tidak perlu diotak-atik lagi!

Seharusnya, semua Warga Negara Indonesia harus lebih fokus pada masalah implementasi Pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bukan hal-hal lain, yang malah melemahkan Pancasila itu sendiri. Karena, Pancasila adalah Norma dan merupakan sumber dari segala sumber hukum.

“Pancasila tidak perlu lagi dipangkas  jadi Trisila apalagi Ekasila. Saya sebagai anggota MPR RI akan lebih fokus dalam  pengamalan  atau implementasi  dari ucapan, sikap dan perilaku manusia Indonesia yang pedoman hidupnya Pancasila,” tegas Eni.

Eni Sumarni, yang dikenal peraih penghargaan Indonesian Most Initiator Award menerangkan, karena Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945. Serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Saya akan mendorong BPIP untuk segera membuat program penguatan agar Pancasila dengan mudah diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, sebagai wakil daerah, saya perlu mendengar suara masyarakat daerah atas polemik RUU HIP ini,” ucapnya.

Adapun disampaikan Eni Sumarni, bahwa di dalam RUU HIP terdapat beberapa poin yang menjadi polemik. Pertama, terdapat pada pasal 7 RUU HIP, yaitu terkait dengan Trisila dan Ekasila. Kedua, tidak tercantumnya Tap MPRS/XXV Tahun 1966 sebagai acuan RUU HIP.

Dalam kegiatan yang sama, seluruh organisasi perempuan di Jawa Barat berpandangan, bahwa RUU HIP tidak perlu dilanjutkan pembahasannya. “Kami berharap kepada DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah, stop RUU HIP jangan dilanjutkan”.

“Organisasi Perempuan Jawa Barat berharap kepada DPD RI/MPR RI untuk tegas menolak RUU HIP. Dan mohon disampaikan aspirasi kami kepada DPR RI dan pemerintah, bahwa masyarakat Jawa Barat tidak setuju dengan gagasan RUU HIP. Kami atas nama 72 Organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW Propinsi Jawa Barat  meminta  kepada DPD RI agar BPIP untuk segera membuat program Penguatan Implementasi Pancasila untuk seluruh elemen masyarakat,” beber Eni.

Bahkan, sambungnya lagi, meminta dihidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila dan pendidikan budi pekerti bagi sekolah SD, SMP, dan SMU/SMK. Sehingga, anak didik tidak hanya kaya akan knowlage dan skill, tetapi juga paham landasan moral Pancasila yang kuat untuk membangun SDM unggul dan kualitas, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” jelas Eni Sumarni, Anggota DPD RI yang sudah melenggang dua periode, peraih suara terbanyak wanita se-DPD RI dan DPR RI. (Erix)

News Feed