oleh

Jangan Bungkam PERS Selama Pandemi COVID-19

OPINI, (DK). –

Pertama-tama, ijinkan penulis mengucapkan “Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia”.

Sejak pecahnya pandemi global Coronavirus Disease (COVID-19), pemerintah di negara-negara dunia dihadapkan pada tugas yang sangat besar untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat agar tak lantas salah kaprah menghadapi salah satu krisis terbesar di zaman ini. Acap kali setiap keputusan dalam sosialisasi informasi upaya penanganan virus corona menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan menimbulkan pertentangan.

Di beberapa negara, ketidakpastian ini telah memperkuat kecenderungan pihak berwenang untuk mencoba mengendalikan setiap aspek dari arus informasi dan untuk membungkam suara-suara yang tidak disukai. Karena, bagaimana tidak, pandemi Covid-19 ini terjadi pada puncak era Revolusi Industri 4.0, dimana teknologi informasi tengah berkembang pesat.

Dan, masyarakat memiliki kemampuan mengakses, mengendalikan dan berbagi informasi dari berbagai sumber dengan sangat terbuka. Maka, tak hanya media mainstream atau media massa arus utama, tapi publik melalui otoritas dan penguasaan jejaring media sosial pun bisa saling berbagi informasi tentang virus Corona.

Seperti hal, keberhasilan China dan Korea Selatan dalam menangani pandemi ini dengan tidak melupakan berkat andil media di dalamnya. Yang mana, peraturan pemerintah dan juga keterangan para ahli media yang senantiasa terbuka dan mudah dipahami masyarakatnya untuk dipublikasikan, sehingga dapat membuat warga di sana disiplin menjalani masa karantina/isolasi.

Sayangnya, kemudahan akses komunikasi sekarang ini dimanfaatkan negatif pula oleh kalangan yang kontradiktif, yaitu terlihat dengan menyeruaknya postingan hoax ataupun ujaran kebencian dengan nada sarkas, bermuatan diskriminatif, provokatif, hiperbola, yang terlontar di berbagai jejaring media sosial.

Ijinkan penulis berkata: “Hoax is fakenews, but dramatic provocative hyperbolic is fucknews”.

PERS Terbungkam

Pihak berwenang di negara-negara dunia mulai memperkenalkan langkah-langkah, undang-undang khusus, atau keputusan untuk membatasi hak-hak jurnalis dan media serta arus informasi yang bebas, sehubungan pandemi Covid-19 khususnya.

Langkah-langkahnya berkisar dari kewajiban yang diberikan kepada media untuk hanya mempublikasikan informasi yang disediakan oleh pihak berwenang, serta pemblokiran situs web dan membatasi akses informasi pemerintah. Hukuman pun disandingkan kepada siapa pun, mau jurnalis ataupun influencers yang bersuara dalam medsos, kalau saja sampai menuliskan apa yang bertentangan dengan pemerintah, terlebih menyebarkan hoax.

Contoh kasus tidak adanya kebebasan pers di dunia terjadi di Afrika—penulis melansir dari dw.com . Menimpa wartawan di Ghana – Afrika, Yussif Abdul-Ganiyu, seorang Koresponden DW untuk layanan Hausa, menceritakan apa yang terjadi padanya pada akhir pekan saat bertugas di Kumasi, di selatan negara itu. Ia begitu ketakutan, karena harus bersitegang dengan kelompok militer saat meliput Pandemi Corona di sana.

Kemudian, di negara Guinea-Bissau, sebelah barat Ghana, masih di Afrika. Serifo Tawel Camara adalah seorang jurnalis yang bekerja untuk Radio Capital, sebuah stasiun radio swasta di ibukota, Bissau. Seperti banyak negara Afrika lainnya, Guinea-Bissau menyatakan keadaan darurat setelah pecahnya pandemi Coronavirus. Sejak 18 Maret, semua perbatasan ditutup, penerbangan dan transportasi umum telah ditangguhkan, dan pasar hanya diizinkan untuk buka selama empat jam setiap pagi. Nahas bagi Camara, kala dirinya tengah melakukan siaran berita mendadak didatangi sekelompok militer dan lantas memukulinya.

Dan ternyata, Cina pun yang dianggap mampu bersinergi baik dengan media massa dalam mencegah penyebaran Coronavirus di negaranya, tetap mendapatkan tuaian kritik dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo. Dia bereaksi terhadap tindakan pengusiran para jurnalis, dengan pernyataannya: “Mature, responsible countries understand that a free press reports facts and expresses opinions. The correct response is to present counterarguments, not restrict speech.”

(“Negara-negara yang dewasa dan bertanggung jawab memahami bahwa pers bebas melaporkan fakta dan mengungkapkan pendapat. Respons yang benar adalah menghadirkan kontra-dokumen, bukan membatasi ucapan.”)

Senada itu, adalah pandangan yang diserukan oleh Sarah Cook, seorang analis senior untuk China, Hong Kong dan Taiwan di institut penelitian Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat.

“Being able to control content dissemination channels, that allows them to be the gatekeepers outside of China, so then they can decide what gets on TV in Africa and elsewhere, what people are able to share,” she says.

Cook berpendapat ini terutama masalah di negara-negara di mana China berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya secara signifikan. Awal tahun ini dia menerbitkan laporan tentang upaya kabupaten untuk mempengaruhi media di luar negeri, menamakannya “megafon global Beijing.”

Pasalnya, China mengendalikan saluran penyebaran konten, yang memungkinkan untuk menjadi penjaga gerbang di luar China, sehingga dapat memutuskan apa yang bisa tersiar pada di TV-TV di belahan dunia.

PERS Corong Informasi

Selama pandemi, khususnya, untuk akses informasi yang akurat dan dapat diandalkan seolah masalah hidup dan mati. Orang-orang memiliki hak untuk mengetahui tentang langkah-langkah kesehatan vital, statistik yang transparan, dan keputusan dari pemerintah. Kesehatan manusia tidak hanya bergantung pada perawatan kesehatan yang mudah diakses, tetapi juga tergantung pada akses ke informasi yang akurat tentang sifat ancaman dan sarana yang tersedia untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan kelompok seseorang.

Membatasi arus bebas informasi di Wuhan pada awal pandemi Corona, misalnya, tidak berkontribusi melindungi populasi di negara atau dunia yang lebih luas, justru sebaliknya. Karena kita membutuhkan lebih banyak, tidak sedikit, informasi dari semua jenis sumber dan dari media independen.

Maka dari itu, Wartawan sangat penting dalam berbagi informasi tersebut. Karena, Pers ataupun aktivitas dari jurnalis memiliki peran kunci dalam memberikan informasi kesehatan terkait Covid-19 kepada publik. Misal saja untuk mengubah jargon ilmiah ke dalam bahasa yang dapat dipahami orang, serta dalam memerangi informasi yang salah.

Rumor paling baik ditangani dengan memastikan akses ke sumber informasi yang pluralistik dan independen. Bahwa pihak pemerintah akan mendapatkan banyak kepercayaan dari publik, jikalau tidak berusaha menyembunyikan informasi atau membatasi media. Jadi, alih-alih lebih banyak pembatasan, masyarakat membutuhkan lebih banyak transparansi.

Alih-alih membungkam jurnalis, otoritas seharusnya membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa hambatan, memungkinkan mereka untuk menemukan dan menggunakan semua sumber yang media anggap perlu.

Selanjutnya, pemerintah harus memberikan media informasi yang andal. Mereka juga harus mendukung media yang berjuang secara finansial karena pandemi. Karena, dalam pasca COVID-19 nanti, kebutuhan akan karya jurnalis tidak akan menurun. Maka media sungguh dituntut mampu bertahan di tengah badai yang mengguncang sisi finansialnya.

Kebebasan berekspresi dan informasi, dikombinasikan dengan lanskap media yang pluralistik, merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan alat penting dalam memperkuat ikatan sosial dan struktur demokrasi. Akan tetapi, pihak manakah yang lantas mampu memberikan kepeduliannya guna keberlangsungan perusahaan media beserta awak jurnalisnya, dalam situasi kegentingan darurat Covid-19?!?

Ketika kita merayakan Hari Kebebasan Pers Dunia 2020, mari kita ingat bahwa, dalam krisis dan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kita membutuhkan media yang benar-benar peduli menyuarakan dan memberikan edukasi kepada publik tentang bagaimana sebaiknya cara mematikan penyebaran virus Corona. Jadi, jangan membungkam suara independen.

Wartawan dalam Ancaman di Dunia

Dilaporkan dalam penyiaran sejumlah berita media internasional, tercatat ada 10 kasus yang dianggap paling genting sampai bulan April 2020.

1. Mohammad Mosaed (Iran)

Jurnalis, yang memperingatkan tentang pandemi, sampai dirinya dilarang bekerja dan berselancar dalam media sosial.

Mohammad Mosaed, yang dikenal sebagai wartawan ekonomi, sedang menunggu tanggal pengadilan, setelah agen intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) menangkap dan menginterogasinya pada Februari terkait tindakan kritisnya terhadap pemerintah. Kritik itu termasuk kurangnya kesiapan untuk menangani wabah Coronavirus. Hingga persidangan, pihak berwenang melarangnya untuk melakukan aktivitas jurnalisme dan memblokir akun media sosialnya.

2. Alaa Abdelfattah (Mesir)

Alaa Abdelfattah ditahan di Penjara Tora Kairo, bersama tiga anggota keluarganya yang menghadapi dakwaan akibat protes terkait kebijakan penanganan Coronavirus. Mereka dibebaskan dengan masing-masing jaminan melebihi 300 dolar AS.

3. Chen Qiushi (Cina)

Chen Qiushi adalah Jurnalis video lepas, yang meliput Coronavirus hilang lebih dari enam minggu lalu. Ia belum terlihat sejak 6 Februari 2020, ketika ia memberi tahu keluarga tentang rencananya untuk liputan di rumah sakit. Pada akhir Januari, ia diketahui melakukan perjalanan dari Beijing ke kota Wuhan di provinsi Hubei dan mulai membuat rekaman video, dan melaporkan krisis kesehatan Coronavirus, dilihat dari jejaknya pada akun YouTube.

4. Martin Dulgut (Chad)

Penerbit yang dipenjara melakukan mogok makan sambil menunggu banding. Belum ada tanggal yang ditetapkan, setelah penundaan banding 12 Maret dalam kasus Martin Inoua Doulguet, penerbit ‘Salam Info’ ini. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pidana pencemaran nama baik dan konspirasi pada bulan September, dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Surat kabar triwulanan milik swasta melaporkan kejahatan dan politik di Chad, dan hukuman Doulguet termasuk denda 1.675 dolar AS dan membayar sebagian denda 33.514 dolar AS dalam kerusakan penggugat.

5. Claudia Julieta Duque (Kolombia)

Claudia Julieta Duque mengatakan kepada IWMF bahwa ia mengetahui pada 29 Februari 2020 tentang ancaman kriminal yang berkelanjutan terhadap hidupnya. Menurut Duque, mantan agen lembaga negara yang bertugas melindungi para pembela HAM dan jurnalis yang berisiko, disebut Unit Perlindungan Nasional (UNP), dilaporkan diperintahkan untuk melakukan kegiatan intelijen dari Februari 2018 hingga Juli 2019 untuk menyusup ke keamanan Duque. Dia khawatir akan hidupnya, di tengah ancaman yang diatur pemerintah.

6. Maria Ressa (Filipina)

Maria Ressa, Editor Rappler, ditangkap pada 28 Maret 2020, mengharapkan putusan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh cyber yang dilakukan oleh pengusaha lokal Wilfredo Keng mengenai kisah Mei 2012. Undang-undang yang relevan mulai berlaku empat bulan setelah cerita tersebut diterbitkan. Tergantung bagaimana hakim menafsirkan Undang-Undang Pencegahan Cybercrime 2012, Ressa bisa menghadapi enam tahun penjara.

7. Azimjon Askarov (Kyrgyzstan)

Jurnalis yang menjalani hukuman seumur hidup dan tengah bersiap untuk banding terakhir. Pada 6 April 2020, pengadilan Kirgistan telah dijadwalkan untuk mendengarkan banding terakhir dalam kasus wartawan pemenang penghargaan Azimjon Askarov. Etnis Uzbek, yang melaporkan tentang hak asasi manusia, telah menghabiskan lebih dari sembilan tahun dipenjara atas tuduhan palsu yang meliputi hasutan untuk kebencian etnis dan keterlibatan dalam pembunuhan seorang petugas polisi. Kasus yang berlangsung selama satu dekade ini telah menuai kecaman internasional yang terus-menerus, dan kesehatan wartawan di Kyrgyzstan hanya memburuk.

8. Roberto Jesús Quiñones (Kuba)

Wartawan Kuba Roberto Jesús Quiñones telah menghabiskan lebih dari enam bulan di balik jeruji besi, mengalami perlakuan yang semakin buruk. Dia dipaksa tunduk pada kondisi penjara yang tidak manusiawi. Semua panggilan teleponnya disadap, setelah diketahui penerbitannya secara diam-diam dari penjara. Aktivitas kunjungan keluarganya tidak diperkenankan dan menempatkannya di sel isolasi. Pengadilan kota di Guantanamo memvonisnya untuk menjalani satu tahun sebagai akibat dari “perlawanan” dan “ketidaktaatan” ketika polisi memukul dan menahannya karena meliput persidangan sebagai kontributor CubaNet April lalu, dan penolakannya untuk membayar denda yang dikenakan padanya setelah kejadian.

9. Ignace Sossou (Benin)

Ignace Sossou, seorang reporter untuk situs Web TV milik pribadinya. Pada dua kesempatan yang berbeda tahun lalu, pengadilan Benin mengirim hukuman penjara kepadanya. Pertama adalah penjara satu bulan dan denda $ 850 karena diduga menerbitkan “informasi palsu” tentang transaksi bisnis lokal. Kemudian, hukuman 18 bulan dan denda 337 dolar AS untuk pencemaran nama baik dan disinformasi dalam laporan publik pelaporannya dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Mario Mètonou.

10. Jamal Khashoggi (Arab Saudi)

Pada tanggal 25 Maret, para pejabat Turki mendakwa 20 warga negara Saudi dalam pengejaran untuk mendapatkan jawaban seputar pembunuhan yang dilakukan oleh Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun 2018 dan peran putra mahkota Arab Saudi itu mengikuti konferensi pers 3 Maret dengan Senator AS, Ron Wyden, Perwakilan Tom Malinowsk, dan tunangan kolumnis The Washington Post, Hatice Cengiz. Mengumumkan  bahwa mereka sedang meminta prosedur di dalam Komite Intelijen Senat untuk memberikan rilis informasi kongres dari badan-badan intelijen.

Penulis:

Erix Exvrayanto

Wartawan dialektikakuningan.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed