oleh

MPR RI Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan Kepada PD Salimah—Menjaga NKRI itu Ibadah

KUNINGAN, (DK). –

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) bekerjasama dengan PD Salimah Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di RM Lembah Ciremai, belum lama ini.

Ketua PD Salimah Kab. Kuningan, Faridah, S.PD., yang membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia memandang sosialisasi empat pilar kebangsaan sangat strategis. Karena, warga negara Indonesia harus memahami secara utuh dan benar nilai-nilai kebangsaan yang akan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khususnya, bagi insan pendidik generasi penerus bangsa. Banyak fenomena yang terjadi di Negara kita, remaja tawuran, masyarakat juga ikut ikutan tawuran, demikian pula tuntutan referendum yang merongrong NKRI dari beberapa wilayah NKRI yang tercinta.

Adalah Anggota MPR RI, Dr. KH. Surahman Hidayat, MA., yang mengisi materi penyampaian sosialisasi pentingnya memahami 4 Pilar sebagai wawasan kebangsaan. Yaitu, Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara,UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Menurut Surahman, 4 pilar ini sudah permanen dan final. Karena ia adalah tiang penyangga yang kokoh agar Rakyat Indonesia merasa nyaman, tentram, aman dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana yang merongrong.

Anggota DPR RI yang terpilih kembali di periode 2019 – 2024 ini mengajak untuk kembali menghafal Pancasila. Ia mengecek hafalan ratusan peserta yang hadir dari berbagai daerah di Kuningan. “Sila Pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Persatuan Indonesia, Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,“ ucapnya.

Surahman bertanya, mana yang lebih dahulu antara Pancasila dan UUD 1945? Kemudian, ada seorang ibu menjawab UUD 1945, karena dalam menyebut 5 dasar negara, Bung Karno juga 5, Bung Hatta 5, sejak itu disebut lima, Bung Karno mengatakan saya mengistilahkannya bukan 5 darma, 5 program tapi 5 sila. Karena itu, ada masukan dari teman saya ahli Bahasa, lebih pas adalah Pancasila. Berarti sejak ada ide pertama tetap tidak berubah sampai sekarang,” jelas Surahman.

Dalam sesi tanya jawab, banyak masukan dan pertanyaan dari peserta. Mulai dari pemindahan ibukota, kritik terhadap anggota dewan hingga masalah Pendidikan.

Masalah pemindahan ibu kota, menurut Surahman butuh waktu yang tidak sebentar. “Saya menduga tidak mudah, karena perundangannya harus diselesaikan, kajian teknis dari tim presiden sekian puluh orang, butuh kajian, ketiga soal bencana asap, dan ini tahunan, saya tidak terlalu optimis,” imbuhnya.

“Nah, bagaimana soal banjir Jakarta ini, nah negara yang paling pintar memenej banjir itu Belanda, Amsterdam itu dibawah laut, tapi bisa kering, dengan teknologi, Jakarta itu masih di atas laut. Kalau teknologi Amsterdam di bawa ke Jakarta, kenapa tidak, ahli banjir, ahli mengelola air dari belanda diundang kesini, ini adalah salah satu solusi kalau ini persoalan banjir,” katanya.

Sedangkan dalam masalah pendidikan, ibu-ibu anggota PD Salimah mempertanyakan soal keluhan guru sekarang yang dibebani administrasi sangat banyak. Sedangkan, secara undang-undang tugas guru adalah mencerdaskan anak bangsa.

Surahman memahami permasalahan ini, menurutnya, tugas pokok guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.  Ini yang pokok, kita harus tertib, sebagai sumber hukumkan UUD, tugas pokok guru adalah ngajar, bukan sebagai tenaga administrasi, maka turunan dari konstitusi itu ke undang-undang lalu ke PP, lalu baru ke Peraturan Menteri.

“Nah, mungkin Peraturan Menteri yang terlalu banyak, apalagi di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, Dinas, itu akhirnya perintah konstitusi mencerdaskan jadi terabaikan jadi kita harus kembali kepada urut-urutan, aturan hukum secara ajeg, secara tertib. kami akan mengingatkan pemerintah” ujarnya.

Surahman setuju dengan masukan agar NKRI dan 4 pilar ini perlu diperkuat melalui Pendidikan. Sebab, di dalam Pendidikan itu terdapat kurikulum. Dan, dalam kurikulum itu tersisipi aspek spiritual.

“Kalau soal NKRI itu disisipkan semangat agama, itu lebih oke ketimbang semata-mata pengetahuan, politik. Kalau dibaca di preambule pembukaan Undang-undang dasar ini adalah amanat negara, atas berkat rahmat Allah SWT, coba kalau redaksi itu dipahami betul oleh kita umat Islam, berarti ini rahmat, ini amanah dari Allah SWT, ini perlu dijabarkan dalam kurikulum, kalau ini amanat, ini dibagaimanakan NKRI ini, bukan begitu? Ini akan lebih dalam jiwanya, dibanding pendekatan geografis saja, jadi saya setuju penguatan kurikulum dan spiritualnya, agar kita menjaga NKRI itu ibadah juga, bukan hanya politik,” sahutnya.

Setelah sesi tanya jawab, acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari MPR-RI dan PD Salimah Kuningan. Surahman menyerahkan plakat MPR-RI kepada ketua PD Salimah Kuningan, Faridah, S.Pd.I., sedangkan dari PD Salimah menyerahkan Al – Qur’an terbitan PD Salimah. (Rilis)

News Feed