oleh

Pansus DPRD Terkait Gunung Ciremai Bukan Untuk Ganti Status, tapi Evaluasi Balai TNGC

KUNINGAN, (DK). –

Di tengah pandemi Coronavirus, namun di Kabupaten Kuningan isu Gunung Ciremai tetaplah mendapat perhatian serius. Ihwal DPRD setempat membuat panitia khusus untuk pembahasannya, hal itu bukan semata-mata kepentingan penggantian status kelola gunung, apalagi bermuatan ekonomi politik. Tetapi, hanya untuk evaluasi kinerja Balai Taman Nasional Gunung Ciremai yang sudah 16 tahun lamanya bertenger ditunjuk pemerintah pusat sebagai pihak pengelola.

“Saya tegaskan, Pansus yang dibentuk terkait Gunung Ciremai hanya untuk evaluasi Balai TNGC. Ingat! Bukanlah Pansus Tahura (Taman Hutan Rakyat). Karena, bagaimana pun sebagai lembaga legislatif harus hadir di sini untuk mengkaji dan dapat memberikan rekomendasi keputusan kepada eksekutif agar tidak salah langkah. Jangan salah menilai,” tegas Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, SE., ketika ditemui dialektikakuningan.com, Sabtu (21/3/2020).

Dikatakannya, sehubungan sekarang sedang santer-santernya Virus Covid-19 (Corona), sehingga ada pembatasan agenda pertemuan. Yang mana, DPRD Kuningan pun harus menerapkan social distancing, guna antisipasi mewabahnya virus tersebut. Maka, Pansus Gunung Ciremai juga harus tertundaa.

“Tapi bukan ditunda, atau kita menunda-nunda pekerjaan. Insya Allah, setelah Kabupaten Kuningan sudah dinyatakan bersih dari virus corona, kami segera mengundang seluruh pihak terkait, baik itu dari pihak Balai TNGC, dinas terkait, akademisi, pegiat lingkungan hidup, pecinta alam, masyarakat desa yang tinggal di kawasan Gunung Ciremai, bahkan sampai pihak-pihak yang santer mengutarakan pendapatnya di media sosial tentang persoalan ini. Apakah nanti hasilnya Balai TGNC positif, yang kita nyatakan positif. Kalau ternyata hasil kajian harus ada perbaikan, perubahan, atau harus pengkombinasian, ya direkomendasikan demikian,” terangnya.

Nuzul menyebutkan, bahwasannya sikap legislatif dalam hal ini, DPRD Kuningan sudah menerima usulan dan penyampaian materi terkait dari sebanyak 7 Fraksi, dari 8 Fraksi yang ada di parlemen yang dipimpinnya. Dengan penjelasannya, ini sudah memenuhi aturan. Karena, lebih dari sepersepuluh dari jumlah anggota legislatif, serta fraksi yang mengusulkan lebih dari dua.

“Oleh karena itu, selaku pimpinan harus mengajukan ini pada Badan Musyawarah, untuk mendapat persetujuan menjadi Pantia Khusus. Bilamana tidak terselesaikan di Banmus, untuk mendapatkan legitimasi kuat, bisa dengan Rapat Paripurna. Terpenting, jangan ada yang mempolitisir hal ini, hingga membuat keruh suasana,” tandas Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. (Erix)

News Feed