oleh

PDIP Jabar Minta Ridwan Kamil Cabut Kepgub Soal Pencegahan Covid-19 di Pesantren

BANDUNG, (DK). –

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar segera menarik kembali Keputusan Gubernur Jabar tentang protokol pencegahan Covid-19 untuk seluruh pesantren di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2020). Dengan penilaiannya, di satu sisi sebenarnya langkah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jawa Barat, perlu diapresiasi. Khususnya untuk pondok pesantren yang diperbolehkan buka kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Dengan catatan berlaku untuk di kabupaten/kota zona biru dan hijau, dengan menerapkan protokoler kesehatan.

Hanya saja, menurut Ono, dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren, pastinya akan menimbulkan reaksi dari pesantren itu sendiri. Karena ada kewajiban bagi pesantren untuk menyediakan sarana dan prasana sesuai protokoler pencegahan Covid-19.

“Pastinya dengan situasi dan kondisi terjadinya dampak ekonomi, pesantren akan mengalami kesulitan memenuhi ketentuan itu. Apalagi ada klausul “bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Anggota DPR RI itu.

Maka, Ono dengan tegas menyatakan, bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menilai keputusan tersebut perlu dicabut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemprov Jawa Barat mestinya mempelopori dan mengajak semua pihak dan para stakeholder untuk melakukan gotong-royong di semua lingkungan termasuk pondok pesantren.

Kedua, terkait penyediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan pesantren, sepatutnya tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pesantren. “Mestinya pemerintah provinsi bisa mengambil inisiatif agar dicari anggaran alternatif sehingga tidak memberatkan pihak pesantren,” imbuhnya.

Langkah ketiga, refocusing dan realokasi APBD Jawa Barat 2020 mestinya sudah mengcover/mengalokasikan masalah pencegahan dan pengendalian Covid-19 termasuk untuk lingkungan pesantren.

Dalam dunia pendidikan, apalagi yang berkaitan membangun mental dan spiritual (akhlak) anak bangsa yang menjadi tanggung jawab pesantrean, seyogyanya tidak menekankan pada pendekatan penegakan hukum, tetapi bagaimana membangun kesadaran bersama dengan membagi beban bersama antara Pemerintah dan Pesantrean untuk bisa memenuhi ketentuan protokoler kesehatan pencegahan Covid-19.

Kemudian, dalam membuat aturan pembukaan aktifitas sekolah dan pesantren, Pemprov Jabar harus melibatkan pengelola/penyelenggara sekolah dan pesantren. “Sehingga akan menghasilkan aturan dalam bentuk petunjuk teknis protokoler kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang bisa diterima dan dilaksanakan,” pungkas Ono Surono.

News Feed