oleh

Penyesuaian APBD Kabupaten Kuningan Karena APBN Terkoreksi—BTT Penanganan Pandemi Covid-19 Naik Lagi Rp. 41 M Jadi Rp. 73 M

KUNINGAN, (DK). –

Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan realokasi dan refocussing atas perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan penyesuaian pada APBN terkoreksi. Karena, prediksi Pendapatan Negara pun dipastikan tidak achievement target.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Dr. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd., ditemui dialektikakuningan.com, di ruangan kerjanya, Jumat (15/5/2020). Bahwa, sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Telah ditetapkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Adapun yang mengalami perubahan, antara lain, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik termasuk BOK Tambahan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Umum, dan Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Khusus.

Lebih jelas lagi, simak video ini !!!

Disebutkan Opik, sapaan akrab Kaban BPKAD Kuningan, untuk pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Kuningan, turun dari sekurang-kurangnya 50 persen menjadi sekurang-kurangnya 35 persen. Belanja modal 35 %. “Kemarin kita telah rapat dengan DPRD dan seluruh pihak terkait, tidak berpikir ihwal Pokir atau apa. Karena, semua di situ masuk pada kegiatan modal serta pengadaan barang dan jasa. Maka, harus melakukan penyesuaikan dengan PMK 35 tersebut, dan awas bukan pemotongan! Misal seperti, mengurangi DAK pembangunan/perbaikan jalan semua dicoret, karena anggarannya enggak ada sekarang. Kalau ada pertanyaan kenapa bukannya sudah di-APBD-kan? Harus diingat, APBD itu prediksi bukan kenyataan!” tegasnya.

Opik memaparkan, sebelumnya dalam APBD untuk kegiatan modal serta pengadaan barang dan jasa nilainya Rp. 1,2 Triliun. Terdiri dari, DAK, BOS, Transistoris, DAU, dan Bantuan Provinsi. Namun, sehubungan harus adanya penyesuaian pada APBN terkoreksi selama penanganan pandemi virus corona, nilai tersebut harus dikurangi sebesar 35 % (Rp. 420 M), menjadi kurang lebihnya Rp. 780 Miliar.

“Tapi, khusus dana BOS itu tidak bisa dikurangi 35 persen. Maka, Rp. 135 Miliar dana BOS, 35 persennya sekitar lebih kurangnya Rp. 47 Miliar, karena tidak bisa dikurangi sifatnya transistoris,harus mengurangi dari dana selain BOS. Contoh lain, Bantuan Provinsi untuk Pemkab Kuningan itu dapatnya Rp. 303 Miliar, kalau di-acc semua susah pula untuk penyesuaiannya, maka terjadilah di SKPD sekarang dikurangi anggarannya. Terutama DPUTR, hampir terkuras habis semua anggarannya,” jelasnya.

Adapun rincian pengurangan dari penyesuaikan anggaran tersebut, dikemukakan Opik, DAU berkurang Rp. 117 Milar, DAK Khusus Fisik sebesar Rp. 67 Miliar, DAK Khusus Non Fisik berkurang Rp. 7,5 Milar, Dana Insentif Daerah berkurang Rp. 3,7 Miliar, dan Dana Desa Berkurang Rp. 3,9 Miliar.

“DAU yang Rp. 117 Miliar, penyesuaiannya mengurangi kegiatan yang sifatnya tidak terlalu urgent, ataupun ditunda bilamana pandemi Covid-19 sudah berlalu dan sudah ada anggarannya kembali. Termasuk di dalamnya tidak utuh Rp. 117 Miliar, karena Pendapatan Asli Daerah dari Bappenda minta dikurangi sebab adanya penurunan pendapatan dari pajak hotel/restoran dan sebagainya yang di masa darurat Covid-19 ini tutup operasionalnya gak mungkin tercapai targetnya,” tuturnya.

Belanja Tak Terduga (BTT)

Setelah penyesuaian APBD senilai 35 %, ada lagi dana Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan Pandemi Covid-19 yang awalnya sebesar kurang lebih Rp. 41 Miliar menjadi Rp. 73 Miliar lebih kurangnya.

“Ya, itu naik lagi hasil dari penyesuaian yang 35 persen itu setelah nutup DAU yang dikurangi ada sisa sekitar Rp. 31 Miliar kita masukan ke BTT. Dan perlu diingat, ini bukan Pokir tapi belanja modal juga belanja barang dan jasa berkurang 35 persen di seluruh SKPD,” tandas Opik.

Dikatakannya, berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020, kegiatan itu bisa tetap, bisa berkurang, bisa hilang, namun tidak bisa bertambah. Akan tetapi, BTT Penanganan Pandemi Covid-19 harus bertambah.

“Dengan catatan, untuk kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditambah Dinas Kesehatan itu tidak ada yang berkurang. Yang berkurang itu, yang sumber dananya dari APBD karena DAU harus disesuaikan, tetapi yang dari DAK harus jalan semua,” Kaban BPKAD Kuningan, Asep Taufik Rohman, menjelaskan.

Jangan simpang-siur! Rincian Refocussing APBD TA 2020 Kab. Kuningan Sesuai PMK no. 35 tahun 2020, simak dalam video ini!

Andaikata, situasi darurat Pandemi Covid-19 lebih cepat selesai, misal dalam pekan ini. Maka, dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 73 Miliar, masih terdapat sisa anggaran bisa dialokasikan kembali untuk anggaran pembangunan melalui perubahan yang sifatnya bukan parsial. (Erix)

News Feed