oleh

Secara Pribadi, Jul Sebut Lemah Pengawasan BTT Penanganan Covid-19 di Kuningan

KUNINGAN, (DK). –

Seperti diketahui, setelah melalui proses penyesuaian APBD senilai 35 persen, untuk dana Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Kabupaten Kuningan, terdapat kenaikan. Dari besaran kurang lebih Rp. 41 Miliar menjadi Rp. 77 Miliar lebih kurangnya.

Namun, soal pengawasannya penggunaan anggaran tersebut, dinilai masih lemah, menurut Ketua Komisi II, Bidang Perekonomian, DPRD Kabupaten Kuningan, Julkarnaen.

“Ingat ya, ini menurut saya pribadi bukan secara lembaga. Kenapa lemah, karena kita belum tahu secara gamblang dari anggaran BTT Covid-19 yang bertambah besar tersebut. Enggak tahu persisnya berapa-berapanya yang sudah terserap atau terealisasinya. Apakah kurang atau lebihan!” tandasnya.

Dirinya mengemukakan, bahwa pihak DPRD terlibat langsung dalam pembahasan konsideran untuk menentukan kebijakan jumlah besaran BTT Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan. Meskipun, hanyalah jajaran pimpinan fraksi yang mengikutinya.

“Garis besarnya saja tahu. Akan tetapi, kita pasti akan meminta transparansi secara jelas untuk dapat diketahui publik juga. Dan, bukan cuma terkait BTT Penanganan Covid-19 saja, tapi semua yang menyangkut pengelolaan keuangan negara itu harus ada transparansinya,” kata Jul, sapaan akrab politisi Partai Bulan Bintang ini.

Ihwal rencana DPRD Kabupaten Kuningan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Covid-19, Jul menyebutkan, terpenting apa yang dilakukan pihaknya sebagai lembaga Legislatif membawa suatu kemaslahatan untuk seluruh rakyat.

Dituturkannya, bukan sekedar tata tertib atau prosedural saja, setiap keputusan itu harus menuju untuk sesuatu yang maslahat bersama. Terutama mengenai fungsi pengawasan secara maksimal yang dipertanggungjawabkan, jangan cuma asal membentuk kepanitian saja.

“Yang lebih tahu soal Panja, mungkin rekan-rekan anggota dewan yang masuk dalam pembahasannya di Banmus. Saya sendiri kemarin enggak masuk Banmus. Kalau katanya pembentukan Panja itu tidak sesuai Tatib, mau Panja ataupun Pansus, ibarat pedang sama belati, yang terpenting demi kemaslahatan bersama. Jangan asal dibentuk, jangan jadi alat politis apalagi guyonan belaka,” tegas Jul. (Erix)

News Feed